GDL

Penyusunan Tata Kelola Audit E-Procurement Instansi Pemerintah

E-procurement merupakan sistem pengadaan barang/jasa baru yang diterapkan oleh instansi pemerintah. Eprocurement diharapkan dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya praktik kolusi yang dapat menyebabkan kerugian negara. Untuk memastikan apakah e-procurement telah sesuai dengan tujuan pengembangan maka perlu dilakukan audit. Pelaksanaan audit perlu didukung dengan adanya tata kelola dalam bentuk program audit. Sampai saat ini belum tersedia program audit eprocurement instansi pemerintah. Penelitian ini akan menyusun program audit e-procurement instansi pemerintah yang berbasis COBIT 5. Proses pengendalian dalam COBIT 5 digunakan sebagai alat untuk menentukan ruang lingkup audit yang penting pada pelaksanaan e-procurement instansi pemerintah. Responden yang memilih proses dalam COBIT 5 adalah Tim LPSE pada 9 pemerintah daerah di Provinsi Banten dan auditor BPK. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam program audit e-procurement instansi pemerintah terdiri dari ruang lingkup audit, tujuan audit, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Ruang lingkup audit, tujuan audit, dan tahap pelaksanaan dirumuskan dari 15 proses dalam COBIT 5 yang menurut responden penting untuk audit eprocurement. Tahap perencanaan dan tahap penyelesaian dirumuskan dari referensi tentang program audit.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark